Negara Lagi Kacau Balau, 6.000 Orang Tewas Dalam Tempo 3 Hari

adminFebruary 14, 2026February 14, 2026No comment

Tragedi El-Fasher: Laporan PBB Ungkap Pembantaian 6.000 Warga dalam 3 Hari di Sudan

KHARTOUM – Sebuah laporan mengerikan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap skala kekejaman yang terjadi saat pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) merebut kota El-Fasher tahun lalu. Dalam kurun waktu hanya tiga hari, lebih dari 6.000 orang dilaporkan tewas dalam apa yang digambarkan sebagai “adegan film horor” di dunia nyata.

6.000 orang

Intisari Berita:

Korban Jiwa Massal: Sedikitnya 6.000 warga sipil tewas dalam tiga hari serangan RSF di El-Fasher.
Kekejaman Perang: Laporan mencatat adanya eksekusi tanpa pengadilan, penyiksaan, penculikan, dan kekerasan seksual sistematis.
Krisis Pengungsi: Perang saudara Sudan telah memaksa lebih dari 13 juta orang meninggalkan rumah mereka.
Sanksi Internasional: Inggris menjatuhkan sanksi pada tokoh kunci, sementara UEA membantah keterlibatan pasokan senjata.

Kesaksian Mengerikan dari Garis Depan

Berdasarkan kesaksian dari 140 korban dan saksi mata yang dikumpulkan di Sudan Utara dan Chad Timur, serangan terhadap El-Fasher merupakan salah satu titik terkelam dalam konflik Sudan yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun.

Seorang saksi mata menceritakan kepada BBC bagaimana pejuang RSF melepaskan tembakan ke arah 1.000 warga yang berlindung di sebuah gedung universitas. “Mayat-mayat berhamburan ke udara,” kenangnya. PBB mengonfirmasi bahwa 4.400 orang tewas di dalam kota, sementara 1.600 lainnya tewas saat mencoba melarikan diri melalui jalur keluar kota.

Analisis Mendalam: Mengapa El-Fasher Begitu Penting?

1. Hubungan Strategis dan Geopolitik

El-Fasher bukan sekadar kota biasa; ini adalah ibu kota Darfur Utara dan pusat bantuan kemanusiaan terakhir di wilayah tersebut sebelum jatuh ke tangan RSF. Kejatuhannya menandakan kendali penuh paramiliter atas wilayah Darfur, yang secara historis merupakan titik panas konflik etnis.

2. Dugaan Genosida di Darfur

Amerika Serikat dan Human Rights Watch telah menyatakan bahwa RSF dan sekutunya melakukan genosida. Hal ini dilakukan terhadap suku Massalit dan komunitas non-Arab lainnya. Meski laporan PBB terbaru belum menggunakan terminologi “genosida”, mereka menegaskan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan yang terencana.

3. Skandal Persenjataan Global

Isu internasional mencuat ketika muncul klaim bahwa senjata yang dijual secara sah oleh Inggris ke Uni Emirat Arab (UEA) diduga dialihkan ke tangan RSF. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menegaskan komitmennya untuk memperketat kontrol ekspor guna mencegah penyalahgunaan senjata di zona konflik.

Masa Depan Sudan: Persatuan yang Terancam

Rencana koalisi Aliansi Pendiri Sudan (yang terkait dengan RSF) untuk mendirikan pemerintahan tandingan di wilayah barat memicu alarm bahaya. Uni Afrika secara tegas menolak rencana ini, memperingatkan bahwa pemerintahan ganda hanya akan mempermanenkan perpecahan negara dan menghancurkan prospek perdamaian.

“Skala sebenarnya dari jumlah korban tewas selama serangan yang berlangsung selama seminggu itu tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada yang tercatat.” — Laporan Hak Asasi Manusia PBB.

togel2win

Tags: 6.000 orang

Breaking: Dunia dalam Bahaya, Perjanjian Nuklir Rusia-AS Resmi Bubar

adminFebruary 5, 2026February 5, 2026No comment

New START Berakhir: Rusia Lepas dari Batas Hulu Ledak Nuklir, Dunia di Ambang Perlombaan Senjata Baru?

MOSKOW – Dunia kini memasuki era ketidakpastian keamanan global setelah perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir antara Rusia dan Amerika Serikat (AS), New START, resmi berakhir pada Kamis (5/2/2026). Tanpa adanya kesepakatan pembaruan dari Washington, Moskow secara resmi menyatakan tidak lagi terikat oleh batasan jumlah arsenal nuklir yang telah berlaku selama lebih dari satu dekade.

Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan bahwa berakhirnya pakta ini memberikan keleluasaan penuh bagi mereka dalam mengelola sistem pertahanan strategisnya. “Kami berasumsi bahwa para pihak dalam perjanjian New START tidak lagi terikat oleh kewajiban atau deklarasi simetris apa pun,” tulis pernyataan resmi tersebut melalui kantor berita AFP.

Intisari Berita: Apa yang Perlu Anda Ketahui?

Status Perjanjian: New START resmi kedaluwarsa per 5 Februari 2026 tanpa perpanjangan.
Posisi Rusia: Moskow tidak lagi merasa terikat batas 1.550 hulu ledak, namun mengklaim akan tetap bertindak “bijaksana” kecuali ada ancaman keamanan nasional.
Posisi AS: Pemerintahan Donald Trump melalui Menlu Marco Rubio menginginkan pakta baru yang wajib melibatkan China sebagai kekuatan nuklir ketiga.
Risiko Global: Berakhirnya pakta ini memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata nuklir yang tidak terkendali (Nuclear Arms Race).

Dinamika Politik: Mengapa Kesepakatan Ini Gagal?

Meskipun Presiden Vladimir Putin sempat menawarkan perpanjangan sukarela selama satu tahun pada September lalu, Moskow mengeklaim tidak mendapat tanggapan formal dari Gedung Putih. Di sisi lain, Presiden Donald Trump dan timnya tampak lebih fokus pada restrukturisasi total arsitektur keamanan global.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menekankan bahwa pengendalian senjata di abad ke-21 tidak bisa hanya melibatkan dua negara. “Tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa menyertakan China, mengingat stok mereka yang tumbuh sangat pesat,” ujar Rubio.

Persyaratan AS untuk menyertakan Beijing menjadi tembok besar dalam negosiasi, mengingat China secara konsisten menolak untuk bergabung dalam pembatasan yang menurut mereka masih jauh di bawah level arsenal AS dan Rusia.

Analisis Mendalam: Apa Dampaknya Bagi Keamanan Dunia?

1. Transparansi yang Hilang

Selama New START berlaku, kedua negara saling melakukan inspeksi di lapangan dan pertukaran data secara berkala. Berakhirnya perjanjian ini berarti “mata” dunia terhadap gudang senjata nuklir terbesar di planet ini kini tertutup rapat.

2. Efek Domino ke Negara Nuklir Lain

ICAN (Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir) memperingatkan bahwa tanpa batasan, negara-negara seperti Inggris, Prancis, India, dan Pakistan mungkin akan merasa tertekan untuk meningkatkan kapasitas nuklir mereka demi menjaga keseimbangan kekuatan (Balance of Power).

3. Modernisasi Senjata Hipersonik

Tanpa batasan New START, Rusia dan AS kemungkinan besar akan mempercepat pengembangan kendaraan luncur hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan kecepatan yang sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara saat ini.

Reaksi Internasional: Seruan Moral dari Vatikan

Keprihatinan mendalam datang dari pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Leo XIV. Beliau mendesak para pemimpin negara untuk tidak membiarkan instrumen perdamaian ini hilang tanpa pengganti yang efektif. “Saya mendesak Anda untuk mencari jaminan bahwa instrumen ini ditindaklanjuti secara nyata demi keselamatan umat manusia,” tegasnya.

slotbola88

Tags: Rusia

Trump Warning Kehancuran Kuba Sekutu Rusia di Amerika

adminJanuary 29, 2026January 29, 2026No comment

Efek Domino Penangkapan Maduro: Trump Ultimatum Kuba di Ambang Kehancuran Ekonomi

URBANDALE – Peta politik Amerika Latin berguncang hebat di awal tahun 2026. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka meramalkan keruntuhan rezim komunis di Kuba dalam waktu dekat. Pernyataan agresif ini merupakan konsekuensi langsung dari keberhasilan operasi militer AS yang menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, pada awal Januari lalu.

Berbicara kepada media di restoran Machine Shed, Iowa, pada Selasa (27/1/2026), Trump menegaskan bahwa Havana kini kehilangan “napas buatan” ekonominya.

“Kuba akan runtuh segera. Mereka benar-benar sebuah negara yang sudah sangat dekat dengan kegagalan total,” ujar Trump, sebagaimana dikutip dari Newsweek.

Intisari Berita: Mengapa Kuba Terancam Runtuh?

Pemutusan Jalur Minyak Venezuela: Pasca penangkapan Maduro oleh pasukan Delta Force AS pada 3 Januari 2026, pasokan minyak bersubsidi yang selama puluhan tahun menyokong listrik dan industri Kuba resmi terhenti.
Blokade Energi Regional: Selain Venezuela, pasokan dari Meksiko (yang menyumbang 44% kebutuhan minyak Kuba) juga terhenti akibat tekanan diplomatik dan retorika keras Washington.
Ultimatum “Make a Deal”: Trump mendesak Havana untuk segera melakukan negosiasi atau menghadapi isolasi total yang dapat memicu pemberontakan domestik.
Strategi Orang Dalam: Gedung Putih dikabarkan tengah mendekati faksi internal di pemerintahan Havana untuk mendorong transisi kepemimpinan.

Analisis Geopolitik: “Donroe Doctrine” dan Strategi Marco Rubio

Kebijakan luar negeri Trump di periode kedua ini tampaknya mengadopsi apa yang oleh para analis disebut sebagai “Donroe Doctrine”—sebuah perluasan dari Doktrin Monroe yang menegaskan dominasi mutlak AS di belahan bumi Barat.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang memiliki darah Kuba, memainkan peran sentral dalam strategi ini. Rubio secara konsisten melabeli Havana sebagai ancaman keamanan nasional. Dengan kendali AS atas aset minyak Venezuela saat ini, Washington memiliki instrumen ekonomi paling mematikan untuk menjepit ekonomi Kuba yang sudah rapuh akibat inflasi kronis.

Respons Keras Havana: “Pembajakan Internasional”

Pemerintah Kuba tidak tinggal diam. Presiden Miguel Díaz-Canel melalui akun resminya di platform X menegaskan bahwa kedaulatan Kuba tidak dapat diperjualbelikan.

“Tidak ada seorang pun yang bisa mendikte apa yang harus kami lakukan. Kuba tidak melakukan agresi, melainkan kami yang telah diagresi oleh AS selama 66 tahun,” tulis Díaz-Canel.

Duta Besar Kuba untuk Kolombia, Carlos de Cespedes, bahkan lebih tajam dengan menyebut tindakan AS menghalangi kapal tanker minyak sebagai aksi “pembajakan internasional” di perairan Karibia.

Dampak Global dan Kemanusiaan

Krisis energi diperkirakan akan memicu gelombang migrasi besar-besaran ke Florida jika kondisi listrik dan pangan tidak segera membaik. Di sisi lain, harga minyak global menunjukkan volatilitas sejak penangkapan Maduro. Hal ini meskipun AS mengklaim mampu menstabilkan pasar dengan cadangan baru yang mereka kontrol di Venezuela.

beatsbysarz.com

Tags: Kuba

Xi Jinping Sikat Orang Kepercayaan, Kudeta Sunyi di Militer China?

adminJanuary 26, 2026January 26, 2026No comment

Guncangan Hebat di Beijing: Jenderal Zhang Youxia Diselidiki, Loyalitas Militer China Dipertanyakan

BEIJING – Pucuk pimpinan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China kembali diguncang gempa politik hebat. Presiden Xi Jinping secara mengejutkan memperluas kampanye “pembersihan” militer ke lingkaran terdalamnya. Jenderal Zhang Youxia, orang nomor dua paling berkuasa di militer China, resmi masuk dalam daftar penyelidikan atas dugaan pelanggaran disiplin dan hukum berat.

Pengumuman ini, yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Nasional China pada Sabtu (24/1/2026), menandai eskalasi paling dramatis dalam sejarah kepemimpinan Xi. Tidak hanya Zhang, Jenderal Liu Zhenli—Kepala Departemen Staf Gabungan PLA—juga turut diseret dalam pusaran investigasi ini.

Kronologi Jatuhnya Sang Veteran Perang

Jenderal Zhang Youxia bukan sekadar pejabat militer. Pria berusia 75 tahun ini dikenal sebagai sekutu lama Xi Jinping. Hubungan keduanya berakar dari kedekatan ayah mereka yang merupakan rekan seperjuangan Mao Zedong.

Pengecualian Usia: Xi sebelumnya mempertahankan Zhang di jabatan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) meskipun telah melewati usia pensiun tidak resmi (70 tahun).
Pengalaman Tempur: Zhang adalah salah satu dari sedikit jenderal yang memiliki pengalaman perang nyata (Perang perbatasan China-Vietnam 1979).

Jatuhnya Zhang menunjukkan bahwa dalam peta politik Xi Jinping saat ini, loyalitas absolut mengalahkan hubungan sejarah dan prestasi masa lalu.

Poin Pembahasan Menarik: Mengapa Ini Terjadi Sekarang?

Untuk memahami besarnya dampak peristiwa ini, berikut adalah tiga poin krusial yang perlu diperhatikan:

1. Krisis Kepercayaan di Unit Strategis (Rocket Force)

Pembersihan ini merupakan kelanjutan dari “badai” yang melanda unit Rocket Force—penjaga hulu ledak nuklir China. Penyelidikan terhadap Zhang, yang pernah memimpin pengadaan senjata, diduga kuat berkaitan dengan skandal korupsi masif dalam kontrak alutsista yang melibatkan miliaran yuan.

2. “Anak Didik” yang Menjadi Target

Ironisnya, mayoritas perwira yang disingkirkan adalah mereka yang dipromosikan langsung oleh Xi sejak 2012. Data menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga (29 dari 44) perwira tinggi yang diangkat ke Komite Sentral pada 2022 kini telah menghilang atau dipecat. Ini membuktikan bahwa korupsi sistemis dalam promosi jabatan dan pengadaan barang masih berakar kuat.

3. Dilema Kesiapan Tempur vs. Ideologi

Di satu sisi, Xi ingin militer yang bersih dan siap tempur (khususnya terkait ambisi terhadap Taiwan). Namun, pembersihan besar-besaran ini menciptakan kekosongan kepemimpinan. Kehilangan jenderal berpengalaman seperti Zhang Youxia dapat melemahkan intuisi strategis PLA dalam jangka pendek.

Dampak Terhadap Stabilitas Kawasan

Dunia internasional kini memantau dengan cermat. Jika PLA terus berada dalam kondisi “pembersihan diri,” apakah ini berarti China akan menunda aksi militer terhadap Taiwan, atau justru Xi sedang mempersiapkan barisan jenderal baru yang lebih agresif dan tunduk pada komandonya?

Para analis menilai langkah ini adalah manifestasi dari rasa tidak aman (insecurity) Xi Jinping. Ia lebih memilih militer yang “kurang berpengalaman namun loyal,” daripada militer “berpengalaman namun berpotensi membangkang.”

Strategi SEO & Keywords

Keywords Utama: Korupsi Militer China, Xi Jinping, Jenderal Zhang Youxia, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), Komisi Militer Pusat (CMC), Skandal Militer Beijing 2026.

Meta Description: Skandal besar guncang China! Jenderal Zhang Youxia, tangan kanan Xi Jinping, diselidiki atas dugaan korupsi. Simak analisis mendalam pembersihan elite militer PLA.

Alt-Text Gambar: Struktur Komisi Militer Pusat China dan hierarki kekuasaan Xi Jinping.

Apakah Anda ingin saya membuatkan analisis perbandingan mengenai bagaimana pembersihan militer ini berbeda dengan era kepemimpinan Hu Jintao atau Jiang Zemin?

rtp kera4d gacor

Tags: Militer China

Ditolak Xi Jinping, Manusia Rp 2.600 T Langsung Berangkat ke China

adminJanuary 21, 2026January 21, 2026No comment

Dilema Chip Nvidia H200: Trump Beri Izin, China Justru Menolak Masuk

Meta Description: Rencana ekspor Chip Nvidia H200 ke China terhambat penolakan bea cukai Beijing meskipun Donald Trump telah memberi lampu hijau. Simak analisis geopolitik dan rencana kunjungan Jensen Huang ke China Januari 2026.

Intisari Berita Chip Nvidia (News Highlight)

Status Izin: Presiden AS Donald Trump resmi mengizinkan ekspor chip AI Nvidia H200 ke China dengan syarat pungutan pajak 25%.
Respon China: Otoritas bea cukai China secara mengejutkan menolak masuknya chip H200, diduga sebagai strategi negosiasi jelang pertemuan tingkat tinggi April 2026.
Diplomasi “Rare Earth”: Izin Trump sebelumnya diberikan setelah China setuju membuka kembali akses logam tanah jarang (rare earth) ke Amerika Serikat.
Misi Jensen Huang: CEO Nvidia, Jensen Huang, dijadwalkan terbang ke Beijing akhir Januari 2026 untuk melobi pemerintah China dan mengamankan pangsa pasar Nvidia.

Ketegangan Baru: Saat AS Melunak, China Justru Mengetatkan Pintu Chip Nvidia

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk membuka kembali akses penjualan chip Artificial Intelligence (AI) tercanggih kedua milik Nvidia, H200, ke China menemui jalan buntu. Meski Trump telah memberikan “lampu hijau”, pemerintah China melalui otoritas bea cukainya dilaporkan tegas menolak masuknya komponen tersebut.

Padahal, kesepakatan ini awalnya dipandang sebagai tanda meredanya perang dagang setelah pertemuan Trump dan Xi Jinping di Busan. Sebagai imbal balik atas akses chip H200, China bersedia melonggarkan ekspor logam tanah jarang (rare earth) yang sangat dibutuhkan industri manufaktur AS. Namun, realita di lapangan menunjukkan ego geopolitik kedua negara masih sangat tinggi.

Mengapa China Menolak Chip Nvidia H200?

Para analis melihat ada beberapa motif di balik penolakan mendadak ini:

Posisi Tawar Negosiasi: Menolak chip canggih saat ini dianggap sebagai langkah strategis China untuk memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pertemuan lanjutan dengan Trump di Beijing pada April 2026.
Proteksi Industri Lokal: China terus mendorong kemandirian teknologi. Penolakan ini bisa jadi memberi ruang bagi produsen chip domestik untuk mengejar ketertinggalan.
Protes Terhadap Pungutan 25%: Syarat pajak 25% yang ditetapkan Trump dianggap memberatkan dan merugikan perusahaan teknologi di China.

Dampak Terhadap Pasar Global dan Nvidia

Nvidia berada di posisi yang sulit. CEO Nvidia, Jensen Huang, sebelumnya mengklaim bahwa permintaan dari China untuk H200 sudah sangat tinggi. China merupakan pasar krusial yang menyumbang porsi besar dalam pendapatan tahunan Nvidia.

Tabel: Profil Kekayaan dan Pengaruh Jensen Huang (Data 2026)

Kategori	Detail
Estimasi Kekayaan	US$ 154,7 Miliar (± Rp 2.600 Triliun)
Peringkat Dunia	Orang Terkaya ke-8 di Dunia (Forbes)
Keahlian Utama	Diplomasi Teknologi & Negosiasi Geopolitik
Fokus Utama	Ekspansi Infrastruktur AI Global

Misi Diplomasi “Manusia Rp 2.600 Triliun” ke Beijing

Menghadapi hambatan ini, Jensen Huang dilaporkan akan turun tangan langsung. Pengusaha yang dikenal piawai bernegosiasi ini dijadwalkan mengunjungi Beijing pada akhir Januari 2026, bertepatan dengan momentum libur Tahun Baru Imlek.

Kunjungan ini bukan sekadar kunjungan korporat biasa. Huang diprediksi akan mencoba melakukan lobi tingkat tinggi agar chip H200 dapat segera didistribusikan. Keberhasilan Huang membujuk Trump sebelumnya menjadi bukti bahwa ia memiliki pengaruh besar dalam menjembatani kepentingan bisnis dan politik antarnegara.

Kesimpulan: Menanti Puncak Pertemuan April 2026

Nasib ekspor chip Nvidia H200 kemungkinan besar tidak akan menemui titik terang dalam waktu singkat. Ketegangan ini diprediksi akan terus berlanjut hingga pertemuan tatap muka antara Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing pada April mendatang. Bagi investor, ketidakpastian ini menjadi sinyal waspada terhadap fluktuasi saham sektor teknologi dan semikonduktor.

kadobet

Tags: Chip Nvidia

China Tanam Pohon Massal, Satu Negara Berubah Total

adminJanuary 11, 2026January 11, 2026No comment

Dilema “Tembok Hijau” China: Hutan Bertambah, Tapi Ketersediaan Air Menipis?

BEIJING – Selama lebih dari empat dekade, China telah mengejutkan dunia dengan ambisi hijaunya. Melalui proyek raksasa seperti Great Green Wall (Tembok Hijau Besar), Negeri Tirai Bambu ini berhasil meningkatkan tutupan hutan nasional hingga melampaui 25%. Namun, studi terbaru mengungkapkan adanya “efek samping” yang tidak terduga: pergeseran drastis pada distribusi air tawar di seluruh wilayah China.

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Earth’s Future, masifnya penanaman pohon dan restorasi lahan sepanjang 2001-2020 ternyata mengubah sirkulasi air atmosfer. Meski ekosistem pulih, ketersediaan air di wilayah-wilayah krusial justru mengalami penurunan.

Penghijauan Masif dan Siklus Air yang Aktif

Sejak tahun 1978, pemerintah China meluncurkan program Grain for Green dan Natural Forest Protection. Fokusnya jelas: mengubah lahan pertanian marginal menjadi area hijau dan menghentikan penebangan hutan secara total.

“China telah melakukan penghijauan kembali dalam skala masif. Hal ini mengaktifkan kembali siklus air, khususnya di Dataran Tinggi Loess,” ujar Arie Staal, peneliti sekaligus salah satu penulis studi tersebut, sebagaimana dikutip dari Live Science.

Namun, aktifnya siklus air ini membawa tantangan baru. Data resolusi tinggi menunjukkan bahwa tingkat evapotranspirasi (gabungan penguapan dari tanah dan transpirasi tanaman) meningkat lebih cepat daripada curah hujan (presipitasi). Artinya, lebih banyak air yang “terbuang” ke atmosfer daripada yang kembali ke tanah sebagai air tawar yang dapat digunakan.

Ketimpangan Distribusi: Siapa yang Diuntungkan?

Hasil analisis model pelacakan uap air atmosfer menunjukkan bahwa fenomena ini tidak merata. Angin dapat membawa uap air hingga 7.000 kilometer dari sumbernya, menciptakan pemenang dan pecundang dalam distribusi air:

Wilayah Monsun Timur & Barat Laut: Mencakup 74% daratan China yang merupakan pusat populasi dan pertanian. Wilayah ini justru mengalami penurunan ketersediaan air karena tingkat penguapan hutan yang tinggi.
Dataran Tinggi Tibet: Menjadi wilayah yang diuntungkan dengan peningkatan curah hujan, meskipun di sini juga terjadi peningkatan evapotranspirasi dari padang rumput yang pulih.

Statistik Kritis: Saat ini, wilayah yang menampung 46% populasi dan 60% lahan pertanian di China hanya memiliki akses ke 20% sumber daya air nasional.

Topik Mendalam: Mengapa Ini Penting bagi Masa Depan?

1. Ancaman Ketahanan Pangan

Dengan berkurangnya air di wilayah monsun timur yang merupakan lumbung padi dan gandum China, pemerintah kini menghadapi tantangan besar. Jika redistribusi air akibat penghijauan tidak diperhitungkan dalam manajemen irigasi, risiko gagal panen di masa depan bisa meningkat.

2. Kritik Terhadap “Monokultur” di Great Green Wall

Banyak pakar lingkungan mulai menyoroti jenis pohon yang ditanam. Penanaman pohon non-pribumi yang haus air di wilayah kering justru dianggap memperparah kekeringan tanah. Restorasi yang ideal seharusnya lebih mengutamakan tanaman lokal yang memiliki efisiensi air tinggi.

3. Pelajaran Bagi Global (Carbon Capture vs Water Security)

Kasus China menjadi pelajaran penting bagi negara lain (termasuk Indonesia) dalam menjalankan program carbon offset. Menanam pohon memang efektif menyerap karbon, namun jika dilakukan tanpa studi hidrologi yang matang, ia bisa merusak cadangan air tanah lokal.

Mengapa Data Ini Dapat Dipercaya?

Artikel ini disusun berdasarkan metodologi ilmiah yang ketat:

Data Satelit Resolusi Tinggi: Peneliti menggunakan data penggunaan lahan dan evapotranspirasi dari periode 2001-2020.
Peer-Reviewed: Studi ini dipublikasikan di Earth’s Future, jurnal bereputasi tinggi yang fokus pada masa depan planet dan interaksi sistem bumi.
Model Atmosfer: Penggunaan model pelacakan uap air memastikan bahwa pergerakan air tidak hanya dihitung di darat, tapi juga pergerakannya di udara akibat pola angin global.

Kesimpulan

Penghijauan China adalah pencapaian ekologis yang luar biasa, namun ia menjadi pengingat bahwa alam adalah sistem yang kompleks. Memperbaiki satu sisi (tutupan hutan) tanpa menghitung dampaknya pada sisi lain (ketersediaan air) dapat memicu krisis baru di tengah perubahan iklim global.

dewadepo

freeebay.net

Tags: Tanam Pohon

Bencana Mengepung RI: Sektor Ekonomi Utama Ini Paling Berdarah-darah

adminDecember 21, 2025December 21, 2025No comment

Indonesia Dikepung Bencana: Frekuensi Meningkat Tajam, Banjir Jadi Ancaman Ekonomi Utama

JAKARTA – Tren bencana alam di Indonesia menunjukkan grafik Ekonomi Utama yang mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, frekuensi kejadian bencana terus merangkak naik. Posisi Indonesia yang berada di kawasan Pacific Ring of Fire serta titik temu tiga lempeng tektonik dunia menjadikan Nusantara sebagai wilayah dengan risiko tinggi secara alamiah.

Namun, faktor alam bukan satu-satunya pemicu. Kerusakan lingkungan yang masif serta dampak nyata perubahan iklim kian memperburuk situasi, mengubah fenomena cuaca ekstrem menjadi ancaman maut bagi masyarakat.

Rekapitulasi Bencana: 2025 Hampir Melampaui 2024

Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 20 Desember 2025, tercatat telah terjadi 3.133 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini menunjukkan intensitas yang sangat tinggi, mengingat jumlah tersebut hampir menyamai total catatan bencana sepanjang tahun 2024 yang mencapai 3.472 kejadian.

Didominasi oleh bencana hidrometeorologi, jenis bencana yang paling sering menghantam meliputi:

Banjir (Frekuensi tertinggi)
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
Cuaca Ekstrem (Puting beliung dan badai)
Tanah Longsor

Banjir: “Lumpuh Total” Ekonomi dan Logistik

Dari sekian banyak jenis bencana, banjir menempati urutan teratas sebagai bencana dengan daya rusak paling masif. Bukan sekadar genangan air, banjir di Indonesia kini memiliki dampak sistemik:

Pelumpuhan Mobilitas: Terputusnya jalur transportasi menghentikan arus logistik nasional.
Krisis Pangan: Kerusakan lahan pertanian memicu gagal panen yang berdampak langsung pada kenaikan harga pangan di pasar.
Tekanan Daya Beli: Beban ekonomi masyarakat semakin berat akibat biaya pemulihan pascabencana dan inflasi harga kebutuhan pokok.

Kerentanan Sosial yang Mengkhawatirkan

Merujuk pada World Risk Report, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan kerentanan sosial ekonomi yang tinggi. Hal ini terbukti dari lonjakan jumlah korban terdampak.

Pada periode 2011-2024, jumlah warga yang mengungsi dan menderita akibat bencana melonjak drastis dari 500 ribu jiwa menjadi 8,14 juta jiwa. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata krisis kemanusiaan yang membutuhkan penanganan lintas sektor yang lebih serius.

asia88

RI Kena Shortfall Pajak di 2025, Purbaya Bilang Ini Efek Ekonomi Suram

adminDecember 18, 2025December 18, 2025No comment

Menteri Keuangan Akui Shortfall Pajak 2025, Ini Penyebab dan Strategi Pemulihan Ekonomi

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa penerimaan pajak tahun anggaran 2025 berpotensi mengalami shortfall atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Shortfall pajak merupakan kondisi ketika realisasi penerimaan lebih rendah dibandingkan target yang direncanakan pemerintah.

Purbaya menjelaskan bahwa potensi shortfall tersebut bukan disebabkan oleh kebijakan yang diambil selama masa jabatannya, melainkan dampak dari perlambatan ekonomi nasional yang terjadi sebelum dirinya resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025.

“Ketika ekonomi melambat sampai kuartal III, hingga Agustus, risiko shortfall pasti ada. Itu dampak dari kondisi ekonomi sebelumnya,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya.

Perlambatan Ekonomi Jadi Faktor Utama

Menurut Purbaya, melemahnya aktivitas ekonomi pada sembilan bulan pertama tahun 2025 secara langsung berdampak pada setoran pajak. Kondisi tersebut menyebabkan basis pajak melemah sehingga penerimaan negara tidak optimal.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menghapus dampak ekonomi yang sudah terjadi pada periode awal tahun. Oleh karena itu, fokus kebijakan saat ini adalah membalikkan arah pertumbuhan ekonomi agar kembali ekspansif.

Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Untuk memperbaiki kinerja penerimaan negara ke depan, Purbaya menyatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 6 persen pada tahun mendatang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, penerimaan pajak diharapkan ikut meningkat secara alami.

“Yang jelas tahun depan semuanya akan lebih baik. Kita dorong ekonomi tumbuh lebih cepat agar penerimaan negara ikut pulih,” jelasnya.

Perbaikan Internal DJP dan Bea Cukai

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Kementerian Keuangan juga akan melakukan perbaikan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah ini mencakup penguatan pengawasan, penindakan terhadap pengemplang pajak, serta optimalisasi penerimaan kepabeanan.

Purbaya optimistis, meski hasil perbaikannya belum signifikan pada tahun ini, upaya tersebut akan memberikan dampak yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya, termasuk dalam menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

Tidak Ada Kebijakan Ijon Pajak

Menanggapi isu penarikan pajak secara agresif di akhir tahun, Purbaya memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan ijon pajak atau penarikan pajak di muka hanya untuk menutup shortfall.

“Tidak ada ijon pajak. Penarikannya biasa-biasa saja dan tetap sesuai aturan,” tegasnya.

Realisasi Pajak Masih Jauh dari Target

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga November 2025 baru mencapai Rp 1.634,43 triliun, atau jauh di bawah target APBN 2025 sebesar Rp 2.189,31 triliun. Angka tersebut juga mengalami penurunan sekitar 3,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp 1.688,64 triliun.

Bahkan, realisasi tersebut masih lebih rendah dari proyeksi revisi Kementerian Keuangan yang memperkirakan penerimaan pajak hanya mampu mencapai Rp 2.076,9 triliun hingga akhir tahun.

Pokok Pembahasan

Pengakuan Menteri Keuangan terkait shortfall pajak 2025
Dampak perlambatan ekonomi terhadap penerimaan negara
Strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi 6 persen
Perbaikan internal DJP dan Bea Cukai
Penegasan tidak adanya kebijakan ijon pajak
Data realisasi dan target penerimaan pajak

Intisari Berita

Shortfall pajak 2025 dipicu perlambatan ekonomi sebelum September 2025
Pemerintah fokus memulihkan ekonomi untuk meningkatkan penerimaan pajak
Target pertumbuhan ekonomi 6 persen diharapkan memperbaiki fiskal
Tidak ada penarikan pajak paksa atau ijon pajak
Realisasi pajak hingga November masih jauh dari target APBN

kadobet

ivacationinyourhell.com

Tags: Shortfall

Implementasi MBG Kantongo Setifikat Laik Higine Baru 20%

adminDecember 3, 2025December 3, 2025No comment

Tantangan Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG): Baru 19,7% Dapur Umum Kantongi Sertifikasi Higiene

Intisari Berita (The Critical Challenge)

Pemerintah tengah mempercepat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pasca-diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) 115 Tahun 2025. Tantangan terbesar yang mengemuka dalam rapat perdana yang dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) adalah masalah standar kualitas dan keamanan pangan. Dari sekitar 16.300 Dapur Umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif, baru 3.223 (sekitar 19,7%) yang telah mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Pemerintah kini fokus mengebut penerbitan 13 peraturan turunan Perpres dan percepatan sertifikasi agar program dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada Maret mendatang.

Kick-Off Implementasi Perpres 115 Tahun 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memimpin rapat perdana untuk membahas tata kelola dan implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Rapat ini dilaksanakan menyusul disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG oleh Presiden pada 17 November 2025.

Zulhas menekankan bahwa percepatan aspek teknis menjadi kunci, terutama agar program ini dapat mulai menjangkau puluhan juta penerima manfaat pada bulan Maret mendatang.

Fokus Percepatan Teknis:

Regulasi Turunan: Penyelesaian 13 peraturan turunan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menko Pangan.
Jangkauan 3T: Percepatan implementasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Kualitas SDM: Pemenuhan kebutuhan tenaga ahli gizi.
Sertifikasi Kualitas: Percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Ancaman Kualitas: Rendahnya Sertifikasi Dapur Umum

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membenarkan bahwa isu kualitas dan keamanan pangan menjadi tantangan terbesar. Angka ketersediaan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada Dapur Umum (SPPG) masih sangat rendah, mengancam standar kesehatan pangan yang seharusnya menjadi fokus utama program gizi.

Metrik SPPG	Jumlah	Persentase Tersertifikasi
Total SPPG Aktif	$\approx 16.300$	$100\%$
SPPG Tersertifikasi SLHS	$3.223$	$\approx 19,7\%$

Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% dapur umum yang akan memasok makanan untuk jutaan anak-anak dan masyarakat rentan belum memenuhi standar layak higiene dan sanitasi yang ditetapkan pemerintah.

“Sekarang baru ada 3.223 SPPG (yang kantongi SLHS). Ya dari total aktif 16.300 SPPG,” ungkap Dadan, menggarisbawahi urgensi percepatan sertifikasi.

Upaya Pemerintah: Mengejar Target dan Memastikan Keamanan

Pemerintah, melalui koordinasi Menko Pangan dan BGN, kini menempatkan percepatan SLHS sebagai prioritas utama. Penambahan tenaga ahli gizi juga vital untuk memastikan makanan yang disajikan tidak hanya higienis tetapi juga memenuhi nilai gizi yang ditetapkan.

Target Utama (Maret): Mampu menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan kualitas layanan yang baik.

Penyelesaian 13 aturan turunan Perpres juga harus dikebut agar tata kelola anggaran dan pelaksanaan di lapangan memiliki payung hukum yang kuat dan transparan, membangun kepercayaan publik terhadap akuntabilitas program masif ini.

Kesimpulan

Implementasi Program MBG menghadapi ujian berat dalam hal kualitas dan standar pangan. Keputusan pemerintah untuk mengedepankan percepatan Sertifikasi SLHS menunjukkan komitmen untuk tidak mengorbankan keamanan demi kecepatan. Keberhasilan mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada Maret akan sangat bergantung. Hal ini pada seberapa cepat pemerintah dapat menyelesaikan kerangka regulasi dan menaikkan persentase dapur umum yang layak higiene.

slot online

gmcog.online

Tags: Implementasi

Purbaya Diam-Diam Tempatkan Dana Rp 1 T Ke Bank DKI

adminNovember 17, 2025November 17, 2025No comment

Purbaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menggeber upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui penempatan dana pemerintah ke sektor perbankan. Terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengucurkan tambahan dana Rp 76 triliun yang bersumber dari uang menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI).

Suntikan Purbaya dana segar ini disebar ke sejumlah bank besar milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta atau Bank Jakarta. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum dan mendorong pertumbuhan kredit yang lebih cepat dalam jangka pendek.

Rincian Penempatan Dana Tambahan

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengungkapkan rincian alokasi dana tambahan yang mulai dikucurkan pada 10 November 2025, antara lain:

Bank Mandiri: Rp 25 triliun
BRI: Rp 25 triliun
BNI: Rp 25 triliun
BPD DKI Jakarta (Bank Jakarta): Rp 1 triliun

“Penempatan Purbaya dana ini masih dalam rangka untuk menggerakkan pertumbuhan kredit, guna mendorong pertumbuhan ekonomi Purbaya lebih cepat dalam jangka pendek,” jelas Febrio dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurut Febrio, tujuan utama dari strategi ini adalah memastikan sektor riil bergerak. Dengan cost of fund yang lebih rendah bagi perbankan, penyaluran kredit diharapkan dapat terjadi lebih cepat dan masif.

Total Dana Menganggur Pemerintah di Perbankan Capai Rp 276 Triliun

Dengan tambahan terbaru ini, total dana menganggur pemerintah dari BI yang telah ditempatkan ke perbankan kini mencapai Rp 276 triliun. Angka ini mencakup penempatan awal senilai Rp 200 triliun yang telah diberikan kepada lima bank Himbara sejak 12 September 2025.

Penyerapan Kredit Cepat dan Efektif:

Febrio juga memaparkan bahwa penyerapan dana tahap pertama sebesar Rp 200 triliun telah berjalan efektif. Hingga 22 Oktober 2025, realisasi penyaluran kredit oleh lima bank Himbara telah mencapai Rp 167,7 triliun, atau setara 84% dari total dana yang ditempatkan, hanya dalam waktu sekitar lima minggu.

Febrio merinci bahwa dua bank, Bank Mandiri dan BRI, telah memanfaatkan seluruh porsi dana yang mereka terima (masing-masing Rp 55 triliun) untuk penyaluran kredit, mencapai 100% realisasi.

Bank Mandiri: 100% (dari Rp 55 triliun)
BRI: 100% (dari Rp 55 triliun)
BNI: 68% (Rp 37,4 triliun dari Rp 55 triliun)
BTN: 41% (Rp 10,3 triliun dari Rp 25 triliun)
BSI: 99% (Rp 9,9 triliun dari Rp 10 triliun)

Kunci Keberhasilan: Bunga Penempatan yang Rendah

Keberhasilan penyerapan yang tinggi ini didorong oleh bunga penempatan yang kompetitif. Febrio menjelaskan bahwa dana tersebut ditempatkan dengan biaya yang lebih rendah dibanding cost of fund perbankan pada umumnya.

“Kita tempatkan sesuai dengan bunga penempatan kita di Bank Indonesia 3,8%,” papar Febrio. Bunga yang rendah ini memberikan insentif kuat bagi bank untuk segera menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit, sehingga mempercepat dampak positif pada aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Pokok Pembahasan (Headline & Struktur SEO)

Berikut adalah poin-poin utama yang dapat dijadikan pedoman SEO dan outline artikel:

Menkeu Suntik Dana Rp 76 Triliun: Fokus pada besaran dana dan pejabat yang mengumumkan.
Tujuan Percepatan Kredit: Menekankan tujuan utama kebijakan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Rincian Alokasi Dana: Membahas bank penerima dana (Mandiri, BRI, BNI, BPD DKI) dan porsinya.
Total Penempatan Dana Pemerintah: Menghitung akumulasi total penempatan dana ( $Rp\ 276\ triliun$ ).
Realisasi Penyerapan Kredit Himbara: Memaparkan data keberhasilan penyerapan dana tahap pertama ( $Rp\ 200\ triliun$ ) dan rincian per bank.
Insentif Bunga Rendah: Menjelaskan faktor pendorong penyerapan yang cepat (bunga $3,8\%$ ).

Intisari Berita (Key Takeaways untuk Pembaca)

Pemerintah Tambah Dana Kredit: Menkeu Purbaya menyuntikkan tambahan dana Rp 76 triliun ke Himbara (Mandiri, BRI, BNI) dan BPD DKI Jakarta.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi: Penempatan dana ini bertujuan utama untuk menurunkan cost of fund perbankan, yang pada gilirannya akan mempercepat penyaluran kredit dan menggerakkan sektor riil.
Total Dana Besar: Hingga kini, total dana menganggur pemerintah yang sudah ditempatkan di perbankan mencapai Rp 276 triliun.
Penyerapan Cepat: Penyerapan dana tahap sebelumnya ( $Rp\ 200\ triliun$ ) sudah mencapai $84\%$ ( $Rp\ 167,7\ triliun$ ) per 22 Oktober, menunjukkan efektivitas kebijakan ini.

kadobet

globaldefenceforum.com